8 Teori dan Asas dalam Pemungutan Pajak

Sistim Pemungutan Pajak di Indonesia | Teori serta asas pemungutan pajak adalah dua hal yang penting dalam kegiatan pemungutan pajak. Dalam melaksanakan hak dan kewajibannya dalam perpajakan, suatu negara wajib mengatur pelaksanaanya sesuai dengan Undang-Undang.

Hal tersebut tentu memberikan rasa perlindungan serta keadilan bagi masyarakat selaku penyetor dana pajak.

Do you Know..?

Asas pajak merupakan salah satu intrumen yang hakiki dalam pemungutan pajak oleh negara. Hal ini karena menyangkut rasa keadilan dan dapat terhindar dari hal-hal yang dapat merugikan negara dan masyarakat penduduknya.

Sehingga asas ini sangat diperlukan dalam menyusun Undang-Undang perpajakan di suatu negara.

Teori Pemungutan Pajak

Sekurangnya ada 5 teori pemungutan pajak yang wajib kalian ketahui, ke 5 teori tersebut adalah: Teori Asuransi, Teori Kepentingan, Teori Gaya Pikul, Teori Bakti, dan Teori Daya Beli.

Dan berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing teori diatas :

  1. Teori Asuransi

Seperti halnya kita melakukan pendaftaran dalam perusahaan asuransi baik itu asuransi swasta maupun dari pemerintah dengan harapan kita bisa mendapatkan perlindungan dimasa depan, yang mana dalam perjanjian asuranasi para peserta asuransi diwajibkan membayar premi.

Premi asuransi ini harus dibayarkan peserta asuransi kepada pihak perusahaan asuransi, yang kemudian nantinya dana tersebut digunakan untuk jaminan terhadap seseorang atau badan untuk melindungi kepentingannya yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang.

Melihat pada logika di atas, masyarakat seakan mempertanggungkan kepentingan seperti subsudi dan keamanan kepada negara sehingga masyarakat harus membayar premi.

Pembayaran premi pada gambaran di atas bisa kita analogikan sebgai sebuah pembayaran pajak.

  1. Teori Kepentingan

Pada teori kepentingan ini diibaratkan ada dua pihak yang saling membutuhkan serta menguntungkan, dimana jiwa dan harta penduduk suatu negri  harus dilindungi agar kepentingannya tersebut dapat terlaksana dengan baik.

Oleh karena itu maka dibutuhkan biaya yang tidak sedikit, sehingga biaya yang akan dikeluarkan pemerintah dibebankan kepada rakyatnya. Kemudian biaya yang  dikeluarkan dipersamakan dengan pajak yang dibayar oleh masyarakat.

  1. Teori Gaya Pikul

Pajak yang harus dibyara masyarakat harus menurut gaya pikul dengan ukuran berdasarkan penghasilan dan pengeluaran seseorang atau suatu badan.

Gaya pikul untuk membayar pajak baru ada sejak terpenuhinya kebutuhan primer seseorang. Apabila seseorang tersebut memiliki penghasilan dibawah PTKP, maka bisa dikatan mereka tidak memiliki gaya pikul.

  1. Teori Bakti

Negara memiliki hak yang mutlak untuk memungut pajak dari rakyatnya, sendangkan rakyat menyadari bahwa membayar pajak adalah sebuah kewajiban baginya sebagai sebuah tanda baktinya kepada negara dan pemerintah. hal itu dilakukan untuk demi berjalanya kepemrintahan suatu negara tersebut dengan baik.

  1. Teori Daya Beli

Teori daya beli ini erat kaitanya dengan kemampuan masyarakat dalam bertransaksi dengan pihak lain. Barang yang dibeli oleh masyarakat tentunya sangatlah beragam jenisnya, mulai dari barang yang sederhana sampai barang yang “wah”  atau mewah.

Untuk jenis pajak yang diberlakukan pada transaksi jual beli tersebut adalah dikenakan dengan pajak PPN atau Pajak Pertambahan Nilai, dan PPnBM atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Semakin mewah barang yang dimiliki oleh masyarakat maka semakin besar pula jumlah nominal bayar pajak yang harus dikeluarkan masyarakat tersebut.

Baca juga :

Asas Pemungutan Pajak

Berikut ini adalah beberapa asas pemungutan pajak yang bisa menjadi acuan oleh suatu negara sebagai asas dalam menentukan wewenangnya untuk mengenakan pajak baik untuk waraga negara nya sendiri maupun warga negara asing.

  1. Asas Domisili

Asas domisili ini menjelaskan bahwa negara dapat mengenakan pajak kepada wajib pajak berdasarkan tempat dimana mereka mukim atau tinggal. Istilah domisili disini adalah tempat tinggal untuk wajib pajak untuk orang pribadi, dan tempat kedudukan untuk wajib pajak badan atas penghasilan yang telah diperoleh atau diterima oleh wajib pajak.

Mereka para wajib pajak ini dapat dikenai pajak sesuai dengan kententuan yang berlaku di negara tempat dia tinggal.

Contohnya seperti misalnya penghasilan  yang diperoleh dari bentuk usaha tetap atau BUT yang berdomisili di Indonesia, maka mereka dapat dikenakan pajak berdasarkan domisili.

  1. Asas Kebangsaan

Yang menjadi landasan dalam asas kebangsaan ini adalah setatus dari kewarganegaraan dari orang atau suatu badan usaha yang memperoleh penghasilan.

Asas kebangsaan ini hampir sama dengan asas domisili, dimana suatu negara dapat mengenakan pajak atas status kewarganegaraan wajib pajak.

Misalnya Farhan merupakan warga negara Indonesia, yang berada di negri gajah putih Thailand selama kurang lebih 5 bulan. Pada rentan waktu tersebut, Farhan menerima penghasilan dari Thailand dan Indonesia.

Maka negara Indonesia berhak mengenakan pajak terhadapa penghasilan yang diterima Farhan baik dari negri Gajah Putih Thailand maupun dari Indonesia.

  1. Asas Sumber

Negara yang menerapkan asas sumber ini dapat mengenakan pajak terhadap penghasilan yang diterima  atau diperoleh negara tersebut. Semua penghasilan yang bersumber dari Negara itu dapat mengenakan pajak tanpa harus melihat dimana wajib pajak bertempat tinggal.

Contohnya seperti misalnya penghasilan yang diterima oleh Singapore Ltd atau wajib pajak luar negeri atas jasa yang digunakan di Indonesia dapat dikenakan pajak.

Baca juga :

Selain dari ketiga asas pajak diatas, kami akan memberikan sedikit tambahan mengenai asas pajak menurut salah satu ilmuan ekonom yang terkemuka, beliau adalah seoran penulis buku yang berjudul Wealth of Nations.

Dengan teorinya yang terkenal The Four Maxism. Siapakah beliau..? yups beliau adalah Adam Smith.

Teori Asas Pemungutan Pajak Menurut Adam Smith

Seperti yang sudah dijelakan sebelumnya, bahwa Adam smith telah menulis teori atau asa pemungutan pajak dalam bukunya yang berjudul Wealth of Nations dan beliau telah mengelompokkan asas tersebut kedalam empat bagian.

Berikut ini adalah ke empat asas tersebut lengkap dengan sedikit penjelasanya :

  1. Equality & Equity

Asas ini memberikan hak kepada suatu negara dalam melakukan pemungutan pajak yang harus bersif adil dan merata, atau tanpa adanya diskriminasi diantara wajib pajak.

  1. Certainty

Pada asas ini, negara tidak boleh memungut pajak secara sewenang-wenang atau tanpa memiliki dasar yang jelas. Pemungutan pajak harus dilakukan secara transparan, dan sesuai dengan peratutan perundang-undangan yang berlaku di negara tersebut.

  1. Convenience of Payment

Pada asas ini negara dapat melakukan pemungutan  pajak terhadap penghasilan yang diterima oleh wajib pajak pada saat itu juga. Tepat waktu yang dimaksudkan disini adalah negara tidak boleh mengenakan pajak disaat menyulitkan wajib pajak.

  1. Efficiency

Asas ke empat ini menjelasakan bahwa negara menegakan pajak kepada wajib pajak dengan tujuan untuk digunakan sebagai biaya oprasional suatu negara tersebut.

Demikian penjelasan asas dan teori pajak semoga bermanfaat dan menambah wawasan bagi para pembaca setia akuntanonline.com. Terimaksih telah berkunjung ^^

Baca artikel pengetahuan lainya :