Pengetian Wajib Pajak Beserta Hak dan Kewajibannya Serta 3 Hal Salah Duga Soal Wajib Pajak

Wajib pajak, istilah yang satu ini jelas tidak asing lagi  ditelinga kita. Namun sayangnya, tidak sedikit orang yang salah sangka akan istilah ini. Sebagian besar dari kita memaknai istilah wajib pajak hanyalah sebatas orang yang melakukan pelaporan serta pembayaran pajak.

Hal tersebut mengakibatkan pemaknaan akan hak dan wajib pajak menjadi agak dikaburkan.

Padahal menurut Undang-Undang perpajakan Nomor  6 Tahun 1983, yang kemudian diperbaharui dnegan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan serta Tata Cara perpajakan, dijelaskan bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan, dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Sedangkan mengenai peraturan dan mengeani hal-hal yang berkaitan dengan pemungutan dan penentuan wajib pajak, dalam pelaksanaanya tentunya telah diatur dalam undang-undang perpajakan.

Yang kesemuanya itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang PPh dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang PPn dan PPnBM, serta peraturan pelaksanaanya, yang kesemuaanya itu dilaksanakan oleh Derektorat Jendral Pajak beserta instasi publik yang  terkait.

Baca juga :
Pengertian Pajak Pertambahan Nilai atau PPn
8 Asas Teori Pemungutan Pajak Menurut Para Ahli
11 Indikator Keberhasilan Pembangunan Ekonomi

Wajib pajak memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan dan diterima agar kemudian tidak menyalahi aturan yang sudah ada.

Pengertian Wajib Pajak

Undang-Undang nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat 2 dijelakasn mengenai pengertian Wajib Pajak adalah sebagai berikut :

Wajib Pajak merupakan orang pribadi atau badan, yang mempunyai hak dan kewajiban meliputi pembayaran pajak, pemungutan pajak, pemotongan pajak yang telah diatur dalam perundang-undangan perpajakan.

Wajib pajak bukan hanya sekedar orang yang sudah memiliki NPWP atau Nomor Pokok Wajib Pajak saja, namun juga bagi yang sudah memenuhi persyaratan sebagai wajib pajak meskipun belum memiliki NPWP.

Kelompok Wajib Pajak

Kelompok wajib pajak itu sendiri dibedakan berdasarkan subjeknya dan berdasarkan tempat terdaftarnya. Berikut ini adalah sedikit ulasan atau penjelasan mengenai kedua hal tersebut.

Berdasarkan Subjeknya

Bedasarkan subjeknya, wajib pajak dibedakan menjadi wajib pajak orang pribadi, wajib pajak atas badan dan pajak bendahara sebagai pemungut dan pemotong pajak.

Adapun wajib pajak pribadi adalah mereka-mereka yang memiliki penghasilan dari usaha, memiliki penghasilan dari pekerjaan bebas, serta mereka yang mempunyai penghasilan dari pekerjaanya.

Sedangkan wajib pajak badan adalah seperti badan usaha milik pemerintah contohnya BUMN dan BUMD, badan milik swasta mencakup PT, CV, Koperasi, Lembaga dan Yayasan.

Kemudian wajin pajak bendahara sebagai pemungut dan pemotong pajak adalah mereka yang bersal dari bendahara pemerintah pusat dan bendahara pemerintah daerah.

Bersarkan Tempat Terdaftarnya

Melihat dari berdasarkan tempat terdaftarnya, maka wajib pajak itu terdiri dari atas wajib pajak domisili, wajib pajak pusat, dan wajib pajak cabang dan wajib pajak orang pribadi tertentu.

Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

Baik orang pribadi maupun pemotong atau pemungut pajak yang sudah memenuhi kedua syarat objektif dan subyektif sebagai wajib pajak, maka orang atau badan tersebut sudah terdapat hak dan kewajiban pajak.

  • Kewajiban Wajib Pajak

Berikut ini adalah hal-hal kewajiban bagi para wajib pajak :

  1. Mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, apabila atas nama orang pribadi, maka orang tersebut harus sudah memiliki penghasilan di atas penghasilan Tidak Kena Pajka atau PTKP, maka orang tersebut sudah wajib mendaftarkan dirinya untuk memperoleh nomor wajib pajaknya.
  2. Kewajiban untuk membayar, memungut atau memotong dan melaporkan pajak yang sudah tertuang.
  3. Kewajiban dalam hal pemeriksaan, contohnya adalah pada saat diminta oleh tim pemeriksa untuk menunjukkan atau meminjamkan dokumen-dokumen pendukung. Maka wajib pajak haru wajib hadir dalam memenuhi panggilan pada saat diperiksa.
  4. Kewajiban memberikan data, bagi pihak ke tiga dan termasuk khususnya instansi pemerintah, badan lembaga sosial dan yang lainnya harus memberikan data yang diminta oleh Kantor Pelayanan Pajak.
  • Hak Wajib Pajak

Adapun hak-hak para wajin pajak yang sudah diatur dalam Undang-Undang diantaranya adalah sebagai berikut :

  1. Hak atas kelebihan pajak, setiap pemabayaran yang dilaporkan ke kantor pelayana pajak, memiliki sisa atau kelebihan pembayaran yang dapat dikembalikan atau direstitusikan.
  2. Hak dalam pemeriksaan, seorang wajib pajak memiliki hak untuk menanyakan surat perintah pemeriksaan kepada petuga pajak, seperti misalnya meminta tanda pengenal petugas pemeriksa contohnya. Hak penjelasan mengenai dilakukanya pemeriksaan, dan hak hadir dalam pembahasan hasil masalah pemeriksaan.
  3. Hak untuk menagajukan keberatan atau banding dan peninjauan kembali atas hasil pemeriksaan.
  4. Hak untuk meminta dijaga kerahasiaan data wajib pajak, dan lain sebagainya.

Baca juga:

Namun demikian, ada beberapa hal salah duga yang timbul didalam masyarakt mengenai wajib pajak. Berikut ini adalah 3 hal anggapan salah duga yang terlanjur sudah beredar di masayarakt :

3 Hal Anggapan Salah Duga Mengenai Wajib Pajak

  1. Wajib Pajak Hanya Sebatas Pada Orang yang Membayar dan Melaporkan Pajak

Tidak sedikit orang disekitar kita yang berangapan bahwa wajib pajak adalah sebatas warga negara yang membayar pajak. Padahal menurut Undang-Undang, wajib pajak juga memiliki wewenang untuk memungut pajak.

Lalau pertanyaan yang mungkin timbul adalah siapakah mereka yang berwewenang menjadi pemotong dan pemungur pajak? Wajib pajak ini adalah bendahara, pejabat pemegang kas, badan tertentu baik itu milik swasta atau pemerintah yang memungut pajak dari pembeli atas penjualan barang sangat mewah.

  1. Anggapan Bahwa Wajib Pajak adalah Mereka yang Memiliki NPWP

Anggapan ini juga ternyata keliru, mengapa demikian..? hal tersebut karane wajib pajak belum tentu memiliki NPWP, hal ini dijelaskan lebih lanjut bahwa wajib pajak adalah mereka yang termasuk pribadi yang belum memiliki NPWP.

Apa itu NPWP.? NPWP atau Nomor Pokok Wajib Pajak adalah berupa deretan angka yang diberikan Ditjen Pajak kepada wajib pajak, sebagai sebuah tanda pengenal diri atau identitas dalam melaksanakan hak dan kewajiban  perpajakan.

Sedangkan mereka yang memiliki kewajiban untuk memiliki NPWP adalah seseorang atau badan yang telah memenuhi syarat subyektif dan objektif sebagai mana yang sudah dijelasakan sebelumnya diatas.

Wajib pajak yang tidak memiliki NPWP misalnya seperti karyawan yang bekerja pada satu instansi kemudian menerima gaji tanpa menginformasikan NPWP ke perusahaanya. Orang tersebut tetap disebut sebagai seorang wajib pajak karena tetap membayar dan melaporkan pajaknya melalui perusahaan.

Meskipun demikian, wajib pajak ini tetap berkewajiban untuk melaporkan pajak pribadi seperti yang sudah diperintahkan dalam undang-undang perpajakan.

Berdasarkan ketentuan perpajakan, wajib pajak yang tidak memiliki NPWP akan dipotong lebih besar sekitar 20% dari jumlah pemotongan yang seharusnya.

  1. Wajib Pajak adalah Mereka yang Memiliki Penghasilan

Pengertian wajib pajak yang keliru selanjutnya adalah banya orang yang beranggapan bahawa wajib pajak hanya merke yang memiliki penghasilan di atas PTKP atau Penghasilan Tidak Kena Pajak.

Padahal kenyataanya mereka yang memiliki penghasilan dibwah PTKP tetap dianggap sebagai wajib pajak dan memiliki kewajiban untuk melaporkan pajaknya.

Kesimpulan

Setelah melihat penjelasan di atas, dan mengacu pada peraturan perpajakan, maka kitadapat menarik sebua kesimpulan bahwa wajib pajak adalah setiap orang yang terlibat dalam aktivitas perpajakan termasuk pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak.

Karena disebut sebagai wajib pajak, maka setiap orang memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi, yang mana hak dan kewajiban inilah yang dilindungi oleh pemerintah melalui undang-undang.

Adapun kewajiban wajib pajak adalah seperti memiliki NPWP, membayar, memotong dan melaporkan pajak, serta kooperatif saatmengikuti pemeriksaan pajak dan lain sebagainya.

Sedangkan hak wajib pajak dianataranya adalah hak atas kelebihan pembayaran pajak, hak untuk dijaga atas kerahasiaan identitasnya, hak untuk mengansur dan menunda pembayaran dengan melaporkan alasannya serta hak untuk dibebasaka dari kewajiban perpajakan.

Demikianlah penjelasan akuntanonline mengenai “Pengertian Wajib Pajak Beserta Hak dan Kewajibanya” semoga bermanfaat dan menambah wawasan para pembaca sekalian.

Kunjungi artikel lainnya :