Pengertian Pajak Pertambahan Nilai atau PPN, Dilihat dari Subjek, Objek dan Dasar Hukum UU

Pengertian Pajak Pertambahan Nilai Menurut Ahli

Berikut ini merupakan beberapa penjelasan para ahli mengenai PPN atau pajak pertambahan nilai:

Mardiasmo (2009)

Mardiasmo menjelaskan bahwa pajak pertambahan nilai diakui sebgai pengganti dari pajak penjualan. Mengapa demikian..? alasanya karena pajak penjualan dirasa sudah tidak lagi memadai untuk menampung kegiatan masyarakat serta belum mencapai sasaran kebutuhan pembangunan.

Antara lain untuk meningkatkan penerimaan negara, mendorong ekspor barang, dan pemerataan pembebanan pajak.

Suparmono (2009)

Pengertian pajak pertambahan nilai menurut beliau adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi dalam negeri dalam hal ini daerah pabean, baik konsumsi bentuk BKP maupun JKP.

Sukardji (2000)

Definisi pajak pertambahan nilai menurut Sukardji adalah pengenaan pajak atas pengeluaran untuk konsumsi baik yang dilakukan oleh perseorangan maupun badan pemerintah, dalam bentuk belanja baran atau jasa yang dibebankan kepada anggaran belanja negara.

Subjek dan Objek Pajak Pertambahan Nilai

Adapun objek pajak pertambahan nilai yang telah diakui oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 pasal 4, pasal 16 C dan 16 D, mengeni pajak pertambahan nilai adalah sebagi berikut :

  • Penyerahan barang kena pajak dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha
  • Barang impor kena pajak
  • Pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean, yang berada di dalam daerah pabean.
  • Barang ekspor yang kena pajak yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak
  • Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh seorang pribadi atau badan yang hasilnya kemudian digunakan sendiri atau digunakan oleh pihak lain, yang mana batasan dan tatacaranya diatur dengan keputusan mentri keuangan.
  • Penyerahan aktiva oleh pengusaha kena pajak yang mana menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak untuk diperjual belikan sepanjang pajak pertambahan nilai atau PPN yang dibayarkan pada saat perolehannya dapat dikreditkan.

Baca juga :
8 Teori dan Asas Pemungutan Pajak
3 Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia
11 Indikator Keberhasilan Pembangunan Ekonomi Negara

Adapun subjek pajak pertambahan nilai diantaranya adalah :

  1. Pengusaha Kena Pajak atau PKP

Pengusaha kena pajak adalah para pengusaha yang menyerahkan BKP atau barang kena pajak maupun JKP atau jasa kena pajak yang dikenakan pajak menurut UU PPN dan PPnBM dalam hal ini pengusaha kecil tidak termasuk.

Pengusaha yang kena pajak diakui sebgai Wajib Pajak/WP, dengan ciri kreteria jumlah peredaran atau penerimaan bruit mencapai lebih dari Rp.600.000.000,-. Adapun contoh dari PKP adalah mereka-mereka para pengusaha importir, sodagar atau pedagan besar (distributor), pabrikan atau agen utama dan lain sebagainya.

  1. Pengusaha kecil yang kemudian mengukuhkan diri sebagai pengusaha kena pajak.

  2. Orang atau pribadi yang memanfaatkan BKP atau JKP.

Pengertian Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak

Berikut ini adalah penjelasan mengenai BKP dan JKP :

  1. Barang Kena Pajak

Definisi barang kena pajak itu sendiri diatur dalam UU No. 42 Tahun 2009, yang berbunyi barang kena pajak adalah barang berwujud yang menurut sifat hukumnya berupa barang bergerak atau tidak bergerak dan barang tidak berwujud yang menurut UU telah dikenakan pajaknya.

Mardiasmo (2008) menjelaskan barang kena pajak adalah barang yang sifat hukumnya berupa barang yang bisa bergerak maupun barang tidak bergerak dan barang tidka berwujud yang telah dikenakan pajak UU PPN.

Sedangkan menurut Waluyo (2011),  barang kena pajak adalah barang yang sifat hukumnya berupa barang bergerak, barang tidak bergerak,  dan barang yang tidak berwujud namun telah dikenakan pajak menurut UU PPN dan PPnBM.

  1. Jasa Kena Pajak

   Jasa kena pajak disini adalah jasa yang sesuai menurut UU No. 18 Tahun 2000 dan No.42 Tahun 2009 pasal1 angka (6). Jasa Kena Pajak/JKP adalah setiap kegiatan pelayanan yang berdasarkan perbuatan hukum yang  memberikan kemudahan/menyediakan fasilitas termasuk didalamnya adalah jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang pesanan.

Baca juga :
3 Cara Mudah Menghitung Pendapatan Nasional
Ciri atau Karakteristik Perusahaan Dagang
Pengertian Buku Besar, Fungsi, Bentuk, dan Contohnya

Landasan atau Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai atau PPN

Landasan atau dasar hukum yang mengatur pajak pertambahan nilai atau PPN barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah adalah UU No. 42 Tahun 2009.

Yang mana sebelumnya telah mengalami perubahan dari UU No.8 Tahun 1983, yang selanjutnya diubah menjadi UU No. 11 Tahun 1994 dan kemudian berubah kembali dengan UU No. 18 Tahun 2000.

Nah, demikianlah penjelasan mengenai Pengertian Pajak Pertambahan Nilai atau PPN, Dilihat dari Subjek, Objel dan Dasar Hukum UU”. Semoga  bermanfaat dan menambah khazanah wawasan keilmuan para pembaca sekalian.

Kunjungi artikel lainnya :