Pengertian Jaminan atau Agunan Lengkap dengan Tujuan dan Asas-Asasnya

Pengajuan pembiayaan atau  pinjaman (kredit) yang dilakukan oleh debitur atau nasabah kepada pihak lembaga keuangan bank maupin non bank, pada umumnya disertai dengan penyerahan agunan berupa aset miliki debitur sebagai jaminan untuk pelunasan kredit yang diterimanya.

Adakalanya pada pinjaman tertentu pihak bank menyediakan pinjaman atau pembiayaan kredit yang tidak perlu menyertakan jaminan atau agunan  sebagai penjamin pembayaran atau yang bisanya dikenal di kalangan debitur sebagai pinjaman tanpa agunan.

Pengertian Jaminan atau Agunan Pada Bank

Mengacupa pada Undang-Undang Perbankan Pasal 1 No. 7 Tahun 1992, yang kemudian telah diperbaharui dengan pasal 1 ayat 23 UU Perbankan No.10 Tahun 1998 maka pengertian agunan adalah sebagi berikut :

Agunan merupakan kemampuan/keyakinan/kesanggupan yang  dimiliki nasabah  untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan sebelumnya.

Agunan pokok kredit adalah usaha debitur (peminjam atau nasabah) itu sendiri misalnya persediaan barang (bahan baku, barang dalam proses dan barang jadi), tanah, mesin, bangunan, kendaraan yang digunakan langsung untuk kegiatan usahanya.

Baca juga:
7 Macam Sumber Pendapatan Negara Buan Pajak
Pengertian Wajib Pajak Beserta Hak dan Kewajibannya
Pengertian Pajak Pertambahan Nilai atau PPn

Istilah kata jaminan atau agunan bersal dari bahasa negeri kincir angin Belanda yaitu zerkeheid atau cautie yang artinya sudah mencakup secara umum cara-cara kreditur untuk menjamin pembayaran atau pelunasan atas tagihannya, selain itu bisa dikatakan sebagai pertanggung jawaban umum debitur atas barang-barangnya.

Tujuan Jaminan atau Agunan Pada Bank

Tujuan dari diadakanya jaminan atau agunan adalah untuk menutupi resiko kerugian yang akan ditanggung oleh pihak bank, manakala nasaba/kreditur tidak mampu melunasi kredit yang telah dipinjam atau dalam istilah perbankan dikenal sebagai kegagalan kredit.

Artinya kita dapat menarik  sebuah kesimpulan sebagai benang merahnya bahwa angunan tersebut dapat digunakan sebagai sumber pelunasa kredit nasabah yang bersangkutan dengan cara dijual.

Jenis-Jenis Jaminan atau Agunan Bank

Ada beberapa jenis aset yang dapat digunakan sebagai jaminan atau aguan untuk pelunasan kredit yang dilakukan oleh seorang debitur. Agar mudah untuk dipahami oleh pembaca kami akuntanonline.com mengelompokan agunan kedalam dua jenis, yakni jaminan kebendaan dan jaminan penanggunan atau bukan kebendaan.

Berikut adala penjelasan lebih lanjunya :

1. Jaminan Kebendaan

Jaminan kebendaan adalah penyendirian suatu bagian kekayaan bank, baik itu barang yang berwujud maupun tidak berwujud. Seorang debitu harus menyediakan jaminan untuk pemenuhan kewajiban kepada pihak bank.

Dalam prakteknay jaminan kebendaan ini dibedakan menjad dua, yakni agunan atau jaminan berwujud dan jaminan tak berwujud.

  1. Agunan berwujud

Agunan terwujud itu sendiri terbagi menjadi dua, yakni agunan tak bergerak dan agunan bergerak. Adapun agunan tak bergerak contohnya adalah seperti tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan, mesin-mesin yang tertanam seperti mesin-mesin besar yang ada pada sebuah pabrik.

Sedangkan untuk agunan bergerak contohnya adalah, mesin-mesin, kendaraan baik roda dua maupun empat, persediaan barang-barang, emas barangan, dan saham.

  1. Agunan tak berwujud

Adapun yang masuk kedalam golongan agunan tak berwujud ini adalah seperti hak  paten, piutang dagang dan hak sewa.

2. Jaminan Penanggungan atau Bukan Kebendaan

Untuk jaminan penanggungan ini sendiri terbagi menjadi dua jenis, yakni sebagai berikut :

  1. Jaminan Pribadi atau Personal Quarantee

Jaminan pribadi adalah sebuah pernyataan kesediaan dari perorangan tertentu untuk menggantikan kerugian bank atas kredit yang diterima oleh debitur yang dijamin sampai pada masa jatuh tempo yang sudah disepakati bersama antara kedua belah pihak, yakni bank dan debitur.

  1. Jaminan Perusahaan atau Coroporate Quarantee

Coroporate Quarantee adalah penanggungan agunan yang diberikan oleh badan hukum atas seseorang, yang mana dalam praktik biasanya penanggungan dilakukan karena berbagai alasan. Salah satunya mengapa perusahan mau menjadi penangung adalaha karena adanya kesamaan persamaan kepentingan ekonomi di dalam usaha dengan si peminjam atau debitur bank tersebut.

Baca juga :
Contoh Soal dan Rumus Elastisitas Permintaan dan Penawaran
Pengertian Waralaba dan Contoh Jenis Usahanya
Contoh Soal Jurnal Penyesuaian Lengkap Dengan Jawabanya
Contoh Soal Jurnal Penyesuaian Pada Peruasahaan Dagang

Adapun kesamaan yang ada adalah seperti misalnya dalam keadaan-keadaan sebagai berikut:

  • Si penjamin ternyata adalah sebagai direktur perusahaan, selaku pemegang saham terbanyak dari perusahaan tersebut. Maka secara pribadi ikut menjamin utang-utang perusahaan
  • Perusahaan induk ikut menjamin utang-utang perusahaan cabang/anak cabangnya.

Hal-hal yang Harus Diperhatikan dalam Agunan atau Jaminan

Sebelum sebuah bank menerima suatu jaminan atau aset agar tidak terjadi kegagalan saat mengeksekusi agunan tersebut untuk diproses lebih lanjut, dikarenakan adanya pihak lain yang ternyata mengakui bahwa jaminan yang berupa asset tersebut sah miliknya maka bak perlu memperhatikan aspek-aspek berikut ini :

  • Pemeriksaan dokomen mencakup keabsahan dokumen asset.
  • Melakukan pengecekan terhadap fisik agunan, meliputi kondisi dan keberadaan agunan.
  • Melakukan pengecekan lingkungan yang didalamnya mencakup status penggunaan dan peruntukan lokasi.
  • Melakukan pengecekan bersama dengan pihak yang terkait, seperti PPN, Kanot PBB, Dinas Tata Kota dan Notaris bila terjadi akta jual beli, sebagai pembuktian kepemilikan jaminan yang sah.

Asas-Asas Jaminan atau Agunan

Mariam Darus Badrulzaman menjelaskan asas-asas hukum jaminan terdiri dari empat bagian, dan berikut ini adalah ke 4 asas-asas tersebut :

  1. Asas filosofi, merupakan asas semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia harus berdasarkan falsafah yang dianut oleh negara, yakni Pancasila.
  2. Asas konstitusional adalah asas dimana semua peraturan perundang-undangan dibuat dan disahkan oleh pembentuk undang-undang harus berdasarkan kepada hukum dasar konstitusi, yang mana dalam hal ini di Indonesia hukum dasar yang berlaku yaitu UUD 1945.
  3. Asas politisi adalah asas dimana segala kebijakan dan teknik didalam penyususna peraturan perundang-undangan yang di sandarkan kepada Tap MPR.
  4. Asas operasional/konkret yang sifatnya umum dan digunakan sebagai asas yang diapat digunakan dalam pelekasanaan pembebasan jaminan.

Sekian penjelasan tentang “Pengertian Jaminan atau Agunan Lengkap dengan Tujuan dan Asas-Asas”. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan para pembaca setia akuntanonline.com, tak lupa kami ucapkan banyak terimakasih atas kunjunganya ^^.

Kunjungi artikel kami lainnya :