Macam-Macam Jenis Pajak Di Indonesia

gambaran struktur pajak di indonesia

Do You Know.?

Mulai tanggal 1 Januari 2014 Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB  Pedesaan dan Perkotaan kini telah menjadi Pajak Daerah. Sedangkan untuk PBB Perkebunan, Pertambangan, dan Perhutangan masih menjadi penerimaan Pajak Pusat atau dikelola oleh pemerintahan pusat.

Pengertian pajak adalah kontribusi wajib yang diberlakukan kepada seluruh rakyat untuk negara yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang bagi orang pribadi maupun badan dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung serta digunakan untuk keperluan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pribadi yang memiliki tanggung jawab pajak, maka harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak atau NPWP.

Menjelaskan pengertian pajak adalah iuran yang diberikan rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan timbal balik atau kontra prestasi yang langsung ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari penjelasan di atas kita dapat menarik sebuah kesimpulan bahwa pengertian pajak merupakan iuran rakyat yang dibayarkan ke kas negara oleh pribadi atau kelompok tanpa timbal balik langsung, yang berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum.

Jenis-Jenis Pajak di Indonesia

Pajak di Indonesia secara resmi dikelompokkan menurut golongan, menurut sifatnya dan menurut lembaga pemungutan. Berikut ini adalah penjelasan dari ke tiga jenis pajak yang ada di Indonesia :

1. Pajak Menurut Golongan

Pajak berdasarkan golongan ini dikelompokkan kedalam dua jenis, yakni pajak langsung dan pajak tidak langsung.

  1. Pajak Langsung adalah pajak yang tidak bisa dibebankan atau dilimpahkan kepada orang atau pihak lain. Artinya jenis pajak ini harus ditanggung sendiri oleh si wajib pajak. Contoh dari pajak langsung ini adalah Pajak Penghasilan atau PPh.
  2. Pajak tidak langsung adalah jenis pajak yang dapat pembayarannya dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada pihak lain atau orang ketiga. Contoh dari jenis pajak tidak langsung ini adalah Pajak Pertambahan Nilai atau PPN.

2. Pajak Menurut Sifatnya

Menurut sifatnya pajak juga dikelompokkan kedalam dua golongan, yakni pajak subjektif dan pajak objektif. Berikut adalah penjelasannya:

  1. Pajak subjektif adalah jenis pajak yang dikenakan dengan memperhatikan keadaan subjek nya tau keadaan pribadi dari si wajib pajak. Contohnya adalah Pajak Penghasilan atau PPh.
  2. Pajak objektif merupakan jenis pajak yang penanganan nya berdasarkan objek, baik keadaan, berupa benda atau perbuatan atau peristiwa yang bisa mengaktifkan kewajiban membayar pajak dan tanpa memperhatikan keadaan pribadi si wajib pajak atau subjek pajak maupun tempat tinggal. Contoh dari jenis pajak menurut objek nya ini adalah Pajak Pertambahan Nilai atau PPN.

3. Pajak Menurut Lembaga Pemungut

Berdasarkan lembaga pemungutan pajak di Indonesia di kelompokkan menjadi dua jenis yakni pemungutan Pajak Pusat atau Negara dan Pajak Daerah. Di bawah ini adalah penjelasan dari kedua jenis lembaga pemungutan pajak tersebut :

a. Pajak Pusat atau Negara

Pajak pusat atau negara merupakan pajak yang dipungut pemerintah pusat yang kegunaannya adalah untuk membiayai rumah tangga negara secara umum. Contoh nya seperti PPh, PPN dan PPnBM.

Pajak pusat dikelola oleh Pemerintahan Pusat dan diselenggarakan oleh Dirjen Jendral Pajak Kementrian Keuangan. Sedangkan pengelolaan administrasi yang berkaitan dengan pajak pusat dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak/KPP atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan KP2KP dan Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak serta di Kantor Pusat Direktorat Jendral Pajak.

Baca juga : Pengertian Siklus Akuntansi, serta Urutan Proses Pencatatannya

Dalam praktek nya Direktorat Jendral Pajak menangani pajak pusar yang meliputi :

  1. Pajak Penghasilan atau PPh

PPh merupakan pajak yang  dikenakan kepada badan atau perorangan, dari penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun berjalan. Jenis penghasilan yang dimaksud adalah tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh oleh si wajib pajak baik penghasilan yang berasal dari Indonesia maupun dari luar negeri yang bisa menambah kekayaan dari si wajib pajak tersebut dan bisa dipakai untuk konsumsi dengan nama dan bentuk apapun.

Contohnya seperti gaji, keuntungan usaha, honorium, hadiah, dan masih banyak yang lainnya.

  1. Pajak Pertambahan Nilai atau PPN

PPN adalah pajak yang diberlakukan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa kena Pajak di dalam Daerah Pabean atau wilayah Indonesia. Hal ini mengartikan bahwa setiap yang mengkonsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dikenakan PPN baik itu orang pribadi maupun perusahaan dan pemerintah.

Baca juga : Pengertian Polis Asuransi, Premi dan Klaim Asuransi

Setiap barang dan jasa pada dasarnya adalah Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak terkecuali barang-barang yang sudah ditentukan oleh Undang-undang PPN itu sendiri.

  1. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah atau PPnBM

Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebenarnya termasuk dalam PPN atas Konsumsi Barang Kena Pajak yang tergolong kedalam barang yang mewah. Jadi suatu barang yang tergolong kedalam Baran Kena Pajak yang mewah adalah sebagai berikut :

  1. Suatu barang yang bukan merupakan barang kebutuhan pokok seperti misalnya mobil sport dan lain-lain.
  2. Suatu barang yang dikonsumsi oleh masyarakat tertentu.
  3. Suatu jenis barang yang dikonsumsi oleh masyarakat dengan berpenghasilan tinggi.
  4. Suatu barang konsumsi yang menunjukan status sosial.
  5. Suatu barang yang bila dikonsumsi bisa merusak keseharian moral masyarakat dan mengganggu ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.

Baca juga : Prinsip-prinsip Dasar Pencatatan dalam Akuntansi

  1. Bea Materai

Yang dimaksud dengan bea materai adalah pajak yang dikenakan atas pemanfaatan dokumen seperti akta notaris, surat perjanjian, surat-surat berharga atau efek, kuitansi pembayaran, dan jenis dokumen yang memuat uang diatas jumlah tertentu.

  1. Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak yang pengenaan nya berdasarkan kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan atau bangunan. PPB merupakan pajak pusat, namun pelaksanaannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten Kota.

b. Pajak Daerah

pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik itu dilakukan oleh tingkat I atau Pajak Provinsi, dan tingkat II atau Pajak Kabupaten Kota, yang kegunaan atau fungsinya adalah untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

Contohnya seperti pajak kendaraan bermotor atau mobil, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor maupun Mobil.

Pengelolaan administrasi yang berkaitan dengan pajak daerah akan dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah atau Kantor Pajak Daerah maupun Kantor sejenis dibawah Pemerintah Daerah setempat.

Baca juga : Pengertian Break Event Point Lengkap dengan Contoh Perhitungannya

Jadi jenis-jenis pajak yang dipungut di daerah meliputi :

  1. Pajak Provinsi

Pajak Provinsi ini terdiri dari beberapa jenis pajak, yang diantaranya adalah sebagai berikut :

  • Pajak kendaraan bermotor,
  • Pajak atas balik nama kendaraan,
  • Pajak bahan bakar kendaraan bermotor,
  • Pajak air permukaan, dan
  • Pajak atas rokok.

  1. Pajak Kabupaten atau Kota

Adapun pajak atas kabupaten atau kota ini meliputi :

  • Pajak restoran,
  • Pajak hotel,
  • Pajak reklam,
  • Pajak hiburan,
  • Pajak mineral bukan logam dan batuan,
  • Pajak parkir,
  • Pajak penerangan jalan,
  • Pajak sarang burung walet,
  • Pajak air tanah,
  • Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, serta
  • Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Demikianlah tadi penjelasan mengenai Macam-Macam Jenis Pajak Di Indonesia, semoga bermanfaat dan menambah wawasan keilmuan para pembaca setia akuntanonline.com, dan tak lupa kami ucapkan terimakasih atas kunjungannya.

Baca juga :

Kategori PAJAK