Home » Perpajakan » Ancaman Pidana Pajak Belum Beri Efek Jera
Post : 24-Juni-2013

Senin, 24-Juni-2013

Penulis: akuntan online

Ancaman Pidana Pajak Belum Beri Efek Jera


Jakarta-Akuntan Online:

Walaupun diancam pidana jika melakukan tindak pidana perpajakan, namun masih banyak tindak pidana perpajakan yang dilakukan wajib pajak (WP). Ancaman pidana tersebut tampaknya belum memberi efek jera bagi wajib pajak (WP) melakukan tindak pidana perpajakan.

"Penindakan pidana terhadap WP tidak membuat efek jera," kata Direktur Intelegen dan Penyidikan Ditjen Pajak Yuli Kristiyono di Kantor Pusat Ditjen Pajak dalam acara "Ngobrol Santai Perpajakan", Jumat ( 21/06/2013).

Sebagai gambaran, sejak tahun 2007 telah banyak menyampaikan berkas ke Kejaksaan Agung untuk ditindaklanjuti. Pada tahun tu sebanyak 17 berkas berstatus P21 dan dan 8 berkas telah divonis dengan nilai kerugian negera Rp 100 miliar dan denda sebesar Rp 6,8 miliar. Namun, meski upaya penegakan terus dilakukan, tapi grafik tindak pidana perpajakan terus meningkat. Pada tahun 2012, jumlah berkas P21 bertambah menjadi 27 dengan nilai kerugian negara yang semakin membengkak mencapai Rp 144,7 miliar, dan telah divonis sebanyak 26 berkas dengan nilai kerugian negara sebesar Rp 1,55 triliun dan denda Rp 3,27 triliun.

Dari kasus-kasus yang telah ditanganinya, ada beberapa modus operandi yang terindentifikasi. Modus-modus itu, pertama dengan tidak melaporkan penjualan dalam SPT. Hasil penjualan yang dilaporkan dalam SPT (surat pemberitahuan) masuk ke rekening perusahaan, sedangkan penjualan yang tidak dilaporkan dalam SPT dimasukan dalam rekening pemegang saham atau keluar.

Modus kedua, menambahkan biaya fiktif, dengan cara membuat kontrak managemen dengan perusahaan satu grup di luar negeri untuk menimbulkan biaya management fee, namun sesungguhnya tidak ada jasa yang dilakukan. Untuk pelunasan management fee akan ditransfer dana dari rekening perusahaan ke rekening perusahaan group di luar negeri.

Modus ketiga, menerbitkan faktur pajak tidak berdasarkan transaksi sebenarnya. Pelakunya mendirikan perusahaan dan menerbitkan faktur pajak yang tidak didukung dengan transaksi uang dan barang. Perusahaan didirikan hanya untuk menjual faktur pajak.

Cara lain namum masih dalam modus yang sama, perusahaan untuk mengurangi setoran PPN (pajak pertambahan nilai) dengan senagaja menambahkan atau membeli faktur pajak masukan dengan faktur pajak yang tidak didasarkan transaksi yang sebenarnya.

Modus keempat, tidak menyetorkan pajak yang dipotong atau dipungut. Pelakunya bendaharawan pemerintah yang memotong PPh (pajak penghasilan) 21 atas gaji PNS dan PPN atas proyek pemerintah, tetapi tidak melaporkan pemotongan tersebut ke Kantor Pelayanan Pajak (KKP) dan tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong ke bank persepsi.

Maraknya bendahara satuan kerja pemerintah yang tidak setor ke kas negara atas pajak yang dipungutnya akibat pengawasan yang dahulu dilakukan BPKP dianulir PP 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Aparatur Pemerintah. "BPKP dulu setiap tahun memeriksa semua bendahara satu kerja di pemerintah, tapi sejak ada PP tsb tidak lagi," katanya.

Modus tsb bisa dilakukan perusahaan swasta sebagai pemotong PPh pasal 21 atas gaji karyawan, PPh pasal 23 atas objek yang harus dipotong dan memungut PPN keluaran atas penjualan tetapi tidak dilaporkan pemotongan dan pemugutan pajak tersebut atau dipungut tersebut ke bank Persepsi.

Modus terakhir, rekayasa ekspor untuk mendapatkan restitusi PPN. Modus ini dilakukan perusahaan eksportir dengan menambahkan eksport fiktif atau eksport dari pengusaha yang lain sebagai penjualan ekspor perusahaannya. Setelah itu, mencari faktur pajak masukan yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya untuk tujuan restitusi PPN. Untuk mendukung upaya tsb dibuat rekayasa penerimaan penjualan ekspor dengan cara terlihat adanya transfer dari perusahaan di laur negeri yang sebenarnya adalah merupakan transfer dari kelompok usaha mereka. (Zis)***


Home | Hits : 512
Beri Komentar untuk berita diatas
Judul Berita : Ancaman Pidana Pajak Belum Beri Efek Jera
Nama :
Email:
Comment:
  

10 Berita Sebelumnya

Ancaman Pidana Pajak Belum Beri Efek Jera
Lebih Banyak WP yang Belum Bayar Pajak
Penerimaan Pajak 2013 Berpeluang Meleset
Restitusi Lebih Banyak Rugikan Pengusaha
PPh Pasal 22 Direvisi, Harga HP Bakal Naik
Restitusi Pajak 2013 Capai Rp 35 Triliun
Ditargetkan 700.000 SPT lewat e-Filling pada 2014
Pengguna e-Filling SPT Pajak Masih Sedikit
Kurang Koordinasi, Banyak Penerimaan Pajak Lolos
Belum Layak, Eksplorasi Migas Dikenai Pajak
Akuntansi   Auditing   Perpajakan   Manajemen   Bisnis   Ekonomi   Hukum   Umum   Artikel   Organisasi   Profil   Suara Pembaca  

Home | Profile | Redaksi | Iklan | Kontak
@ 2012 akuntanonline.com Web By: Lanangmulia.Net